Kakanwil Milawati Perkuat Sinergi dengan Pemkab Dompu untuk Optimalisasi Posbankum dan Indeks Reformasi Hukum

diupdate.id - Di tengah derasnya kebutuhan akses layanan hukum, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) NTB mengambil langkah strategis di Dompu. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menggalakkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu guna menyempurnakan pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus memenuhi data Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Optimalisasi Posbankum dan Fokus pada Reformasi Hukum

Dalam pertemuan penting di Kantor Bupati Dompu pada Selasa (5/5), Kakanwil Milawati yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita berdialog intens dengan Sekretaris Daerah Dompu, H. Khairul Insyan, serta pejabat terkait. Diskusi ini menyoroti bagaimana Posbankum yang telah resmi beroperasi sejak 2025 bisa lebih maksimal memberikan layanan bantu hukum secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya pemenuhan data Indeks Reformasi Hukum sebagai indikator kemajuan pelaksanaan reforma hukum di daerah, yang jadi tolok ukur kredibilitas dan keberhasilan program pemerintah.

Pelatihan Paralegal Jadi Kunci Penguatan Posbankum

Sebagai tindak lanjut, Kakanwil mengumumkan rencana pelatihan paralegal yang akan berlangsung pada 19–21 Mei 2026. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Imigrasi, serta Ikatan Pengacara dan Konsultan Hukum (IPPAT) NTB. Targetnya adalah meningkatkan kapasitas 81 peserta, yang aktif didorong oleh Pemkab Dompu agar sektor bantuan hukum makin profesional dan tepat sasaran.

Dampak & Analisa: Sinergi Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Dompu ini menunjukkan bagaimana sinergi antar lembaga bisa memperkuat fondasi reformasi hukum di daerah. Optimalisasi Posbankum memungkinkan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum, terutama yang ekonomi terbatas, mendapatkan layanan yang layak dan terpercaya. Data IRH yang akurat pun akan membantu pemerintah dalam memetakan dan mengatasi kekurangan pelaksanaan kebijakan hukum secara tepat dan efektif.

Selain manfaat langsung bagi warga, penguatan ini berpotensi meningkatkan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, faktor yang krusial di tengah dinamika pembangunan daerah.

Ringkasan

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menggandeng Pemkab Dompu untuk memperkuat layanan hukum melalui optimalisasi Posbankum dan pengumpulan data Indeks Reformasi Hukum. Rencana pelatihan paralegal pada Mei 2026 menjadi langkah konkret yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas bantuan hukum bagi masyarakat Dompu. Sinergi ini membawa dampak positif bagi peningkatan akses keadilan dan integritas reformasi hukum di NTB.

FAQ

Apa itu Posbankum?

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) adalah fasilitas yang menyediakan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Mengapa pelatihan paralegal penting untuk Posbankum Dompu?

Pelatihan paralegal bertujuan meningkatkan kemampuan para pendamping hukum sehingga layanan bantuan hukum yang diberikan lebih profesional dan efektif bagi masyarakat.

Posbankum Dompu menjadi sorotan utama pada pembahasan ini.