APBI: Kebijakan Eksportir Tunggal Lewat DSI Bakal Ubah Lanskap Perdagangan Batubara Nasional

diupdate.id - Siap atau tidak, perdagangan batubara Indonesia akan memasuki babak baru. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor batubara melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dianggap bakal mengubah cara bisnis dan hubungan dagang secara fundamental.

Transformasi Model Bisnis Ekspor Batubara

Menurut Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), kebijakan ini bukan hanya soal tata kelola administrasi ekspor. Lebih dari itu, model pasar yang selama ini bersifat business-to-business (B2B) dan desentralisasi, diprediksi beralih ke model yang lebih tersentralisasi melalui DSI sebagai eksportir tunggal. Hal ini akan mengubah interaksi antara produsen batubara Indonesia dengan pembeli internasional secara signifikan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis yang menunjuk DSI sebagai BUMN ekspor untuk komoditas utama: batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Masa transisi dimulai 1 Juni 2026, dengan target implementasi penuh pada 1 Januari 2027. Pada periode ini, eksportir wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada DSI sebagai bentuk pengawasan baru.

Perubahan Dinamika dan Tantangan Pasar Global

Kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor (DHE) dapat masuk ke Indonesia secara maksimal. Namun, dampaknya terasa pada sisi pelaku pasar global.

Banyak pembeli asing selama ini mengandalkan rekam jejak produsen tertentu untuk menjamin kualitas dan kalori batubara. Dengan DSI sebagai satu pintu ekspor, konsumen internasional perlu menyesuaikan mekanisme due diligence dan evaluasi kualitas. Hal ini juga merujuk pada pergeseran tanggung jawab hukum dan komersial, karena secara administratif eksportir menjadi DSI, bukan produsen langsung.

Manfaatkan Masa Transisi untuk Kesepahaman

Gita menekankan pentingnya memanfaatkan masa transisi untuk memperjelas tata kelola operasional. Khususnya mengenai distribusi tanggung jawab antara DSI dan produsen, penanganan klaim kualitas, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak perdagangan internasional yang sudah berjalan.

Kepastian ini sangat krusial agar kepercayaan pasar terhadap pasokan batubara Indonesia tidak terganggu saat skema ekspor berubah. APBI berharap koordinasi antara semua pihak dapat menciptakan sistem yang transparan dan berkeadilan, sehingga kestabilan pasar tetap terjaga.

Ringkasan

Kebijakan ekspor batubara melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjadi titik balik penting bagi perdagangan batubara Indonesia. Transformasi dari model B2B desentralisasi ke model tersentralisasi ini membawa tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi devisa. Masa transisi yang sedang berjalan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar seluruh stakeholder dapat menyesuaikan diri dan menjaga kepercayaan pasar global terhadap batubara Indonesia.

FAQ

Apa tujuan kebijakan ekspor batubara melalui DSI?

Tujuannya untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik ilegal seperti under invoicing, dan memastikan devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia secara optimal.

Kapan kebijakan ini mulai diberlakukan penuh?

Implementasi penuh kebijakan ekspor melalui DSI ditargetkan mulai 1 Januari 2027, dengan masa transisi dimulai 1 Juni 2026.