KPRP Dorong Kompolnas Miliki Kewenangan Investigasi dan Jadi Hakim Etik Polri, Apa Dampaknya?

diupdate.id - Perubahan besar tengah diusulkan terkait pengawasan terhadap anggota Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mendorong agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendapat kewenangan lebih kuat termasuk bisa langsung menyelidiki pelanggaran kode etik serta berperan sebagai hakim etik. Langkah ini bertujuan agar Kompolnas jadi lembaga pengawas independen yang benar-benar efektif.

Penguatan Kompolnas: dari Lembaga Pengusul jadi Pengawas Independen

Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden di bidang keamanan dan reformasi kepolisian, mengungkapkan bahwa Kompolnas selama ini fungsi utamanya lebih ke arah perumusan kebijakan dan pengusulan pengangkatan Kapolri. Tetapi, dalam rekomendasi KPRP, posisi Kompolnas ingin diperkuat agar bisa langsung mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik anggota polisi.

Dofiri menjelaskan bahwa Kompolnas akan dirombak dari sisi keanggotaan, komposisi, hingga kewenangannya. Salah satu perubahan penting adalah menghapus unsur ex-officio sehingga seluruh anggota Kompolnas dipilih langsung dari masyarakat, memastikan independensi yang lebih kuat.

Kewenangan Investigasi dan Hakim Etik: Mengapa Penting?

Memiliki kewenangan investigasi akan memungkinkan Kompolnas menindaklanjuti kasus pelanggaran etik secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada internal Polri. Bahkan, jika kasusnya serius dan mendapat perhatian publik, anggota Kompolnas dapat duduk sebagai hakim di Komisi Kode Etik Profesi Polri selama persidangan berlangsung.

Ini menjadi terobosan dalam sistem pengawasan eksternal Polri yang selama ini masih dianggap kurang maksimal. Dengan peran aktif Kompolnas, diharapkan integritas dan akuntabilitas anggota Polri bisa dijaga dengan lebih ketat.

Dampak dan Analisa Penguatan Kewenangan Kompolnas

Jika rekomendasi ini diterima dan dilaksanakan, Kompolnas akan bertransformasi menjadi lembaga independen dengan kewenangan eksekutorial yang wajib dipatuhi oleh Polri. Artinya setiap rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas tidak sekadar saran, tapi menjadi perintah yang harus dijalankan.

Dalam konteks reformasi kepolisian, langkah ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola internal Polri sekaligus menjawab kritik publik terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah etik dan disiplin. Namun, implementasi yang tepat tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit.

Ringkasan

KPRP merekomendasikan penguatan Kompolnas agar memiliki kewenangan investigasi dan dapat bertindak sebagai hakim etik anggota Polri. Dengan penguatan ini, Kompolnas berubah jadi lembaga independen yang berperan aktif dalam sistem pengawasan eksternal Polri. Rekomendasi Kompolnas juga bersifat mengikat, bukan sekadar saran, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Polri di mata publik.

FAQ

Apa fungsi utama Kompolnas menurut rekomendasi terbaru?

Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan investigasi pelanggaran kode etik Polri dan dapat menjadi hakim dalam Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Mengapa penguatan Kompolnas penting dalam reformasi Polri?

Penguatan Kompolnas diharapkan meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan eksternal untuk menjaga integritas anggota Polri.