Ratusan Mahasiswa UII Ramai-ramai Suarakan Kekhawatiran Negara di Titik Nol Yogyakarta
Baca juga
- Kasus Dorong Wanita di Depan Bus 2017 Kembali Terungkap: Pelaku Ditangkap Setelah 9 Tahun
- Guru di Blackpool Divonis Bersalah Atas Penyiksaan dan Pembunuhan Bayi Angkatnya
- Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun di Inggris Mulai Tahun 2027: Apa Dampaknya?
- Sidang Perdana Sudewo: Ratusan Pendukung Desak Pembebasan Mantan Bupati Pati
- Dampak Kesepakatan AS-Iran: Menilik Harga Minyak dan Biaya Makanan

Ratusan Mahasiswa UII Ramai-ramai Suarakan Kekhawatiran Negara di Titik Nol Yogyakarta
diupdate.id - Pada Senin siang (15/6/2026), suasana Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta berubah drastis. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), mengenakan almamater biru, menggelar aksi solidaritas bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut". Mereka turun ke jalan membawa suara penuh kritik terhadap kondisi negara yang penuh tantangan saat ini.
Long march dari Kotabaru hingga Kantor DPRD DIY
Mahasiswa dari Fakultas Hukum serta Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII melakukan long march dimulai dari kawasan Kotabaru menuju Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dilanjutkan dengan aksi di Titik Nol Kilometer yang menjadi titik sentral ekspresi mereka. Aksi ini merupakan cerminan kegelisahan generasi muda atas berbagai krisis yang tengah melanda, terutama di bidang ekonomi.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, menjelaskan bahwa fokus aksi berada pada kondisi ekonomi nasional yang semakin memprihatinkan. "Kita bawa enam tuntutan utama, dimana inti perhatiannya adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang berimbas pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok," ujarnya.
Enam tuntutan yang diusung mahasiswa
Antara lain, mahasiswa menuntut pemberhentian total terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES). Selain itu, mereka meminta pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok, memperbaiki tata kelola fiskal dan keuangan negara, serta memberikan kejelasan mengenai proses reformasi Kepolisian Republik Indonesia dan revisi Undang-Undang Polri. Mereka juga mendesak penghentian militerisme dalam ranah sipil dan perbaikan pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Urgensi perubahan komunikasi pemerintah
Menurut Muhammad Radin, salah satu akar persoalan yang kerap muncul adalah gaya komunikasi pejabat negara yang dianggap konfrontatif dan defensif. "Masyarakat butuh dialog yang sehat, tanpa menyalahkan pihak lain atau menutupi kesalahan," katanya. Pendekatan komunikasi yang membangun kepercayaan publik, transparan, dan mengedepankan solusi dianggap sangat mendesak agar legitimasi pemerintah kembali terjaga.
Dampak dan analisa: suara mahasiswa sebagai cermin kondisi
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan refleksi nyata dari kerisauan generasi yang akan mewarisi masa depan bangsa. Tekanan terhadap naiknya harga BBM dan bahan pokok berpotensi membebani masyarakat kecil dan memperlemah daya beli. Tuntutan reformasi sistemik, termasuk kebijakan fiskal dan kepolisian, menandakan keinginan kuat mahasiswa supaya pemerintah bisa lebih responsif dan akuntabel. Jika aspirasi ini diabaikan, potensi gejolak sosial bisa semakin meningkat.
Ringkasan
Ratusan mahasiswa UII menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, menyoroti masalah ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta reformasi kebijakan negara. Melalui enam tuntutan mereka, mahasiswa berharap pemerintah bisa segera melakukan perubahan signifikan terutama dalam tata kelola ekonomi dan pola komunikasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
FAQ
Apa tema utama aksi mahasiswa UII di Titik Nol Yogyakarta?
Tema utama aksi adalah "Menuju Indonesia Bangkrut" yang mengkritisi kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga BBM, dan berbagai masalah kebijakan lain.
Apa saja tuntutan utama mahasiswa UII dalam aksi tersebut?
Tuntutan meliputi pemberhentian MBG dan KOPDES, penurunan harga BBM dan bahan pokok, perbaikan kebijakan fiskal, reformasi kepolisian, penghentian militerisme sipil, serta perbaikan komunikasi pemerintah.