DPRD Jateng Susun Raperda Khusus Atasi Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Hutan

diupdate.id - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perubahan lingkungan sekitar dapat berdampak besar? Di Jawa Tengah, alih fungsi lahan dan kerusakan hutan bukan lagi isu sepele, karena ancaman bencana alam semakin nyata. Untuk itu, DPRD Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus yang fokus pada tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan Raperda

Pada Rapat Paripurna DPRD Jateng belum lama ini, Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Sholeha Kurniawati, menjelaskan bagaimana alih fungsi lahan yang meningkat signifikan hingga kerusakan kawasan hutan telah memperburuk kondisi lingkungan. Dampaknya tidak main-main, mulai dari erosi, sedimentasi, menurunnya kualitas daerah aliran sungai (DAS), hingga peningkatan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Karena itu, Raperda ini diusulkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan secara terencana, sistematis, serta berkelanjutan. Penanganan ini penting mengingat masih banyaknya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang memerlukan perbaikan serius.

Rencana Pelaksanaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Raperda yang disiapkan oleh Komisi B DPRD Jateng ini tidak hanya soal peraturan semata, melainkan juga mendorong keterlibatan luas. Mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat umum akan terlibat dalam setiap langkah pemulihan lahan dan reklamasi hutan. Hal ini diharapkan agar tata kelola bisa lebih efektif dan menyeluruh.

Lebih dari itu, regulasi ini juga akan memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, memastikan adanya dukungan pendanaan yang cukup, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Langkah ini vital agar rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan berjalan optimal serta terukur.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Sholeha menambahkan, dampak dari rehabilitasi ini bukan hanya soal lingkungan semata, tetapi juga berimbas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan atau wilayah terdampak. Dengan perbaikan lingkungan yang efektif, diharapkan kualitas hidup masyarakat sekitar juga meningkat, sekaligus memastikan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Ringkasan

Raperda tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah yang tengah disusun DPRD Jawa Tengah ini menjadi langkah krusial menangani problem serius alih fungsi lahan dan kerusakan hutan. Jika berhasil diterapkan, kawasan hutan dan lahan kritis di Jawa Tengah dapat pulih dan berfungsi lebih baik demi keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini juga sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengantisipasi bencana alam yang semakin mengancam.

FAQ

Apa tujuan utama Raperda yang disusun DPRD Jateng?

Tujuan utama Raperda ini adalah memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan?

Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar prosesnya efektif dan menyeluruh.