Legislator DPR Janji Tindaklanjuti Aduan Kasus Pelecehan Seksual di
Baca juga
- Amsal Sitepu Bebas dari Tuduhan, Gekrafs Tegaskan Keadilan dan Perlindungan Karya Kreatif Indonesia
- Terungkap! 80 Lebih Saksi Diperiksa dalam Kasus Besar Dugaan TPPU PT Dana Syariah Indonesia
- Kemenag Siapkan Dua Penghulu Utama di Setiap Provinsi untuk Atasi Kesenjangan Tenaga
- IRGC Hujani Israel dengan Rudal Saat Perayaan Passover, Begini Reaksi Israel
- Mengapa Indonesia Belum Menandatangani Pembelian Jet Tempur Boramae Meski Berita Ramai?

Pada Rabu, 1 April 2026, anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima pengaduan dari Rully Indah Sari, seorang korban dugaan pelecehan seksual. Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta ini menandai langkah penting bagi penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan parlemen.
Penerimaan Aduan di Kompleks Parlemen
Dalam pertemuan tersebut, Mangihut Sinaga mendengarkan secara langsung cerita yang disampaikan oleh Rully Indah Sari terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Momen ini menunjukkan adanya keseriusan legislator dalam menanggapi kasus-kasus sensitif yang menyangkut hak dan keselamatan individu di lingkungan DPR.
Janji Tindak Lanjut dari Legislator
Selaku anggota Komisi III DPR yang juga membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia, Mangihut Sinaga berjanji untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa perkaranya akan diawasi secara serius agar proses hukum bisa berjalan sesuai aturan dan memberikan keadilan bagi korban.
Pentingnya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Parlemen
Kejadian seperti ini menyoroti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terkait pelecehan seksual, terutama di lembaga negara seperti DPR. Keberanian korban melapor serta keseriusan legislator menindaklanjuti keluhan tersebut menjadi langkah awal menuju lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan tidak etis.
Sampai saat ini, detail lebih lanjut mengenai perkembangan kasus dan langkah konkret yang akan diambil masih belum dikonfirmasi. Masyarakat dan pihak terkait menunggu hasil dari proses tindak lanjut yang dijanjikan.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban pelecehan seksual di semua sektor, termasuk pada lembaga pemerintahan.