PDIP dan PKB Soroti Efektivitas WFH ASN Setiap Jumat untuk Hemat

Pemerintah pusat baru-baru ini menetapkan kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini diambil dalam rangka efisiensi penggunaan energi di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik yang melibatkan beberapa negara besar sejak akhir Februari lalu. Meski dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penetapan Jumat sebagai hari WFH bagi ASN ini mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota DPR.

Keraguan PDIP atas Pemilihan Hari Jumat sebagai Hari WFH

Dari Fraksi PDIP, anggota Komisi II, Deddy Yevry Sitorus, mengungkapkan rasa herannya terhadap pilihan hari Jumat untuk pelaksanaan WFH. Ia menilai bahwa penetapan hari tersebut bisa berpotensi tidak efektif dalam menekan konsumsi BBM. Deddy berpendapat, pertimbangan seperti kebutuhan psikososial dan pola mobilitas masyarakat harus menjadi faktor kunci dalam menentukan hari WFH yang optimal.

Deddy juga menambahkan, pihaknya akan melakukan pemantauan secara berjenjang terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Bila setelah beberapa minggu penyelenggaraan belum menunjukkan hasil signifikan dalam penghematan energi, evaluasi akan dilakukan untuk mengkaji ulang efektivitas WFH setiap Jumat.

PKB Wanti-wanti Awasi Kedisiplinan ASN Dalam Jalankan WFH

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Indrajaya, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan WFH bagi ASN. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan sebagai kesempatan untuk melakukan aktivitas selain pekerjaan, seperti jalan-jalan atau kegiatan pribadi.

Menurut Indrajaya, ASN yang menjalankan tugas di rumah harus tetap responsif, mudah dihubungi, dan memastikan perangkat kerja tetap aktif agar pelayanan publik tidak terganggu. Pengawasan serius oleh pemerintah dianggap sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan produktivitas ASN selama WFH.

Kritik Pemilihan Hari Jumat Dari PKB, Kekhawatiran Terjadinya Long Weekend

Anggota PKB lain, Muhammad Khozin, turut mengkritik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH. Khozin berpendapat pilihan ini kurang ideal karena berpotensi menjadikan hari Jumat sebagai bagian dari long weekend, sehingga produktivitas kerja ASN bisa menurun.

Meski mengakui bahwa pemerintah memiliki hak menentukan hari WFH, Khozin meminta agar kebijakan ini dievaluasi dan diawasi secara berkala oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar sasaran penurunan konsumsi BBM dapat tercapai tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Selain aspek penghematan energi, Khozin juga mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki transportasi umum di daerah sebagai upaya mendukung mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Penutup

Kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat yang diterapkan pemerintah adalah langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah situasi global yang penuh tantangan. Namun, implementasi kebijakan ini perlu disertai evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat agar tujuan efisiensi energi tercapai tanpa mengganggu produktivitas ASN dan pelayanan publik. Para anggota DPR dari PDIP dan PKB menyoroti pentingnya pemilihan hari yang tepat dan penegakan kedisiplinan, sehingga kebijakan ini dapat berjalan efektif dan membawa manfaat maksimal bagi negara.