Hanya 30,7% Daycare di Indonesia Berizin, Kualitas Layanan Masih Jadi PR Besar

diupdate.id - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan tempat penitipan anak atau daycare, kenyataan mengejutkan muncul di Indonesia: hanya sebagian kecil daycare yang telah memiliki izin resmi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas layanan dan perlindungan hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama.

Data Kemen PPPA Ungkap Kondisi Daycare Saat Ini

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) baru-baru ini mengungkapkan fakta bahwa hanya 30,7 persen daycare di Tanah Air yang memiliki izin operasional. Lebih dari itu, sekitar 44 persen daycare bahkan belum memiliki izin atau legalitas sama sekali. Dari segi administratif, baru sekitar 12 persen yang memiliki tanda daftar resmi dan hanya 13,3 persen yang berbadan hukum.

Sisi tata kelola daycare juga masih jauh dari ideal. Sekitar 20 persen belum menerapkan standar operasional prosedur (SOP), dan mayoritas yakni 66,7 persen dari sumber daya manusia (SDM) pengelola belum tersertifikasi secara resmi. Proses perekrutan pengasuh pun masih minim standar serta pelatihan khusus, sehingga kualitas pengasuhan anak sangat beragam dan belum tentu memenuhi kebutuhan anak secara optimal.

Kenapa Penting Memperbaiki Standar Daycare?

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan daycare kian meningkat, tercatat sekitar 75 persen keluarga Indonesia sudah menggunakan jasa pengasuhan alternatif ini. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan tinggi dan kualitas layanan yang rendah membuat hak anak berpotensi terabaikan.

Untuk itu, Kemen PPPA mendorong penerapan Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebuah program sertifikasi yang mengatur standardisasi layanan daycare. Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 mengatur standar daycare yang ramah anak, pengasuhan berbasis hak anak, jaringan rujukan dan kemitraan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat.

Peran SDM dan Perlindungan Anak

Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa sumber daya manusia adalah kunci utama keberhasilan program ini. Pengelola dan pengasuh harus dipahami secara mendalam konsep pengasuhan berbasis hak anak serta memiliki kompetensi yang memadai.

Selain itu, penerapan kode etik perlindungan anak wajib dilakukan sebagai komitmen melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi Indonesia sebagai standar nasional.

Analisa dan Dampak Bagi Orang Tua dan Pemerintah

Kondisi daycare dengan izin dan standar yang rendah menimbulkan risiko besar bagi tumbuh kembang anak, mulai dari keamanan fisik hingga perkembangan psikologis. Bagi orang tua, ini menjadi sinyal agar lebih selektif memilih daycare yang terjamin legalitas dan kualitasnya.

Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait pentingnya izin serta sertifikasi daycare. Hal ini tidak hanya melindungi anak tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan pengasuhan anak di Indonesia.

Ringkasan

Saat ini, kurang dari sepertiga daycare di Indonesia yang berizin resmi dan memiliki standar layanan memadai. Kebutuhan tinggi akan daycare harus diimbangi dengan kualitas pengasuhan yang menjunjung tinggi hak anak melalui program TARA dan sertifikasi SDM. Komitmen perlindungan anak menjadi fondasi agar anak Indonesia bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimalnya.

FAQ

Berapa persentase daycare di Indonesia yang memiliki izin operasional?

Hanya sekitar 30,7 persen daycare di Indonesia yang sudah memiliki izin operasional.

Apa itu Taman Asuh Ramah Anak (TARA)?

TARA adalah program sertifikasi yang mengatur standar layanan daycare ramah anak, menjamin pengasuhan berbasis hak anak sesuai peraturan Menteri PPPA.

daycare indonesia menjadi sorotan utama pada pembahasan ini.