Pemerintah Diberi Waktu 1 Tahun Susun Aturan Teknis Implementasi UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

diupdate.id - Setelah penantian panjang selama 22 tahun, Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya resmi disahkan. Namun, perjuangan belum usai karena pemerintah kini punya waktu satu tahun untuk menyelesaikan aturan teknis yang menjadi turunan dari UU ini agar hak dan kewajiban pekerja rumah tangga bisa terlaksana dengan baik.

UU PPRT Resmi Berlaku, Aturan Teknis Menyusul

Pengesahan UU PPRT berlangsung di rapat paripurna DPR ke-17 penutupan masa sidang IV 2025-2026 pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, yang dihadiri 314 dari 578 anggota dewan. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, memastikan pemerintah memiliki batas waktu paling lama satu tahun untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang sifatnya teknis, seperti pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan, mekanisme pengawasan, dan cara penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikan.

Meski aturan turunan ini belum rampung, UU PPRT sudah berlaku dan mengikat sejak pengesahan di paripurna serta tercatat dalam lembaran negara. Ini berarti hak dan perlindungan dasar bagi pekerja rumah tangga sudah mulai diakui secara hukum.

Nilai Sejarah bagi Pekerja Rumah Tangga

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan kebahagiaannya atas pengesahan undang-undang tersebut, menyebutnya sebagai tonggak sejarah penting bagi sektor tenaga kerja domestik yang selama ini dipandang sebelah mata. UU PPRT memuat 12 bab dan 37 pasal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, yang sebelumnya belum pernah ada aturan khusus yang melindungi mereka secara hukum.

Dampak dan Tantangan Implementasi UU PPRT

Dengan adanya UU PPRT, pekerja rumah tangga kini memiliki payung hukum yang dapat menjadi dasar untuk menuntut haknya, termasuk jaminan kesehatan, hak kerja yang layak, serta perlindungan dari perlakuan tidak adil. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif pemerintah menyusun aturan teknis yang mengatur hal-hal praktis di lapangan.

Penyusunan aturan turunan dalam satu tahun mendatang juga akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyaknya aspek yang harus diatur secara rinci. Pengawasan yang ketat dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil juga harus dipersiapkan agar UU ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pekerja rumah tangga serta memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para majikan.

Ringkasan

Pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menandai era baru bagi sektor tenaga kerja domestik Indonesia. Meskipun UU ini telah mulai berlaku, pemerintah tetap memiliki waktu satu tahun untuk menyusun aturan teknis yang wajib ada agar perlindungan ini bisa diimplementasikan sepenuhnya. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan dan hak pekerja rumah tangga dapat terpenuhi dengan standar yang lebih baik, sekaligus memberikan rasa aman bagi majikan.

FAQ

Apa itu UU PPRT?

UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, memberikan payung hukum dan perlindungan bagi mereka.

Kapan aturan turunan UU PPRT harus diselesaikan?

Pemerintah memiliki waktu satu tahun sejak pengesahan UU PPRT untuk menyelesaikan aturan turunan yang bersifat teknis.