Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pascabencana Sumatera Tuai Kritik, Ini Sorotan Masyarakat Sipil

Keputusan pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pasca bencana Sumatera memunculkan reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Alih-alih dianggap sebagai langkah tegas, kebijakan ini dinilai masih menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana keputusan tersebut benar-benar memperbaiki tata kelola lingkungan dan bukan sekadar menyelesaikan masalah di atas kertas.

Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Undang-Undang Kehutanan menilai pencabutan izin itu belum dibarengi keterbukaan informasi yang memadai. Mereka menyoroti minimnya akses publik terhadap Surat Keputusan pencabutan izin maupun dasar pelanggaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Transparansi dinilai masih kurang

Dalam pernyataannya, koalisi menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya membuka ruang bagi publik untuk mengawasi prosesnya. Namun, hingga kini pemerintah dinilai belum merilis dokumen secara lengkap, termasuk peta konsesi yang bisa menunjukkan lokasi dan luasan lahan yang terdampak.

Menurut koalisi, ketiadaan data semacam itu membuat masyarakat sulit menilai apakah pencabutan izin 28 perusahaan benar-benar menyentuh akar persoalan. Tanpa kejelasan soal areal dan karakteristik wilayah yang terdampak, keputusan ini berisiko hanya berhenti sebagai tindakan administratif.

Bekas konsesi jangan berhenti di pengelolaan negara

Koalisi juga mengkritik kebijakan lanjutan yang menyerahkan pengelolaan lahan bekas izin kepada sejumlah badan usaha milik negara seperti PT Perhutani, MIND ID, dan Agrinas. Menurut mereka, langkah tersebut kurang sejalan dengan tujuan utama pencabutan izin sebagai sanksi yang bersifat pemulihan.

Dalam pandangan mereka, lahan bekas konsesi seharusnya dipulihkan fungsi ekologinya terlebih dahulu, lalu dipertimbangkan agar kembali memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Skema seperti hutan adat, perhutanan sosial, dan reforma agraria disebut lebih cocok, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat dan petani.

Gagasan ini dinilai penting karena pemulihan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari keadilan akses terhadap ruang hidup. Jika lahan hanya berpindah pengelola tanpa pembenahan mendasar, maka masalah lama berpotensi muncul kembali dalam bentuk baru.

Prosedur hukum ikut dipersoalkan

Selain soal transparansi, koalisi juga menilai proses pencabutan izin 28 perusahaan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip due process of law. Mereka menyebut pencabutan dilakukan tanpa tahapan sanksi administratif berjenjang dan tanpa penjelasan yang cukup mengenai langkah yang diambil sebelum keputusan ditetapkan.

Setelah keputusan dikeluarkan, Presiden justru memerintahkan peninjauan ulang untuk mencegah potensi kekeliruan. Bagi koalisi, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses awal belum cukup matang dan berisiko memunculkan sengketa hukum di kemudian hari.

Koalisi bahkan mengingatkan adanya peluang gugatan terhadap pemerintah, seperti yang pernah terjadi dalam kasus serupa di Papua dan Papua Barat. Mereka juga mengaitkannya dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai memungkinkan sanksi administratif dijatuhkan secara langsung tanpa tahapan yang lebih berlapis.

Dampak bagi tata kelola hutan ke depan

Perdebatan seputar pencabutan izin 28 perusahaan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya soal menindak pelaku usaha. Lebih dari itu, publik ingin melihat kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Jika tidak, kepercayaan terhadap penegakan hukum di sektor kehutanan bisa ikut tergerus.

Di sisi lain, langkah pemerintah ini tetap membuka ruang evaluasi penting: apakah izin memang dicabut untuk menghentikan kerusakan, atau hanya dipindahkan pengelolaannya tanpa perubahan substansi. Bagi masyarakat sipil, jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah kebijakan ini benar-benar menjadi awal perbaikan atau hanya pergantian aktor dalam masalah lama.

Kesimpulan: Pencabutan izin 28 perusahaan pascabencana Sumatera menjadi sorotan karena dinilai belum cukup transparan dan belum sepenuhnya menekankan pemulihan lingkungan. Masyarakat sipil mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan ekosistem hutan.

FAQ

Mengapa pencabutan izin 28 perusahaan ini dikritik?

Karena dinilai belum transparan, belum membuka dasar pelanggaran secara lengkap, dan belum menunjukkan fokus yang kuat pada pemulihan lingkungan.

Apa yang diminta masyarakat sipil terkait lahan bekas izin?

Mereka mendorong lahan bekas konsesi dikembalikan untuk hutan adat, perhutanan sosial, dan reforma agraria, bukan hanya dikelola badan usaha negara.

Apakah pencabutan izin ini sudah final?

Menurut informasi yang ada, Presiden memerintahkan peninjauan ulang, sehingga prosesnya masih menyisakan ruang evaluasi dan belum sepenuhnya jelas.