Ketahanan Pangan Jadi Benteng Utama di Tengah Perang, Iklim, dan Disrupsi Teknologi
Baca juga
- Antam Turunkan Harga Emas Rp65.000, Simak Buyback dan Pajaknya
- Menteri Keuangan Pastikan Defisit APBN Tetap Aman di Bawah 3 Persen Meski Harga Minyak Melonjak
- Pemerintah Dorong Hemat Energi, Toyota Tanggapi dengan Inovasi Kendaraan Ramah Lingkungan
- Bos Pupuk Indonesia Pastikan Harga Pupuk Subsidi Tetap Stabil Meski Gejolak Global Mengancam Pasokan
- Pedagang Surabaya Mengeluh, Harga Plastik Naik Sampai 40 Persen!

Ketahanan Pangan Jadi Benteng Utama di Tengah Perang, Iklim, dan Disrupsi Teknologi
Di tengah dunia yang makin tidak stabil, pangan kini bukan lagi sekadar soal isi perut. Lebih dari itu, ketahanan pangan mulai dipandang sebagai benteng utama yang menentukan kuat atau rapuhnya sebuah negara saat menghadapi perang, krisis iklim, hingga gelombang disrupsi teknologi.
Pandangan itu kembali mengemuka setelah pakar kelautan dan tokoh nasional Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa bangsa yang mampu menjamin pangan untuk rakyatnya akan jauh lebih siap menghadapi guncangan global. Menurut dia, tanpa jaminan pangan, negara akan sulit menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.
Pangan Tak Lagi Sekadar Urusan Ekonomi
Rokhmin menekankan, pangan kini sudah masuk ke wilayah yang lebih luas dari sekadar pasar dan distribusi. Dalam situasi global yang penuh konflik, perubahan iklim, dan ketidakpastian teknologi, ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional.
Ia mengingatkan bahwa dari lima kebutuhan dasar manusia—pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan—pangan adalah kebutuhan paling vital. Alasannya sederhana: kualitas gizi sangat memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh, dan pada akhirnya kualitas sumber daya manusia.
“Kecerdasan seseorang ditentukan oleh asupan gizi. Tanpa pangan yang cukup, bangsa akan kehilangan daya saing,” ujar Rokhmin.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras atau bahan pokok di pasar, tetapi juga soal masa depan generasi muda. Jika akses pangan terganggu, dampaknya bisa merembet ke produktivitas kerja, kesehatan masyarakat, hingga kualitas pendidikan.
Produksi Naik, Tapi Akses Masih Jadi Tantangan
Rokhmin menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, arah kebijakan ini sejalan dengan pemikiran Bung Karno yang pernah menegaskan bahwa pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa.
Dari sisi produksi, ia menyebut beras nasional saat ini sudah berada dalam kondisi surplus. Produksi beras disebut mencapai sekitar 34 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 32 juta ton. Artinya, secara angka Indonesia punya ruang aman yang cukup, setidaknya untuk komoditas utama ini.
Namun, Rokhmin menilai persoalannya belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses pangan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, stok yang cukup tidak otomatis berarti semua warga bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa komoditas strategis seperti jagung, garam, dan cabai sudah mencapai swasembada. Meski begitu, Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah bahan lain seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging sapi.
Teknologi Bisa Membantu, Tapi Harus Berpihak
Di tengah tekanan iklim dan gangguan rantai pasok dunia, inovasi teknologi disebut menjadi salah satu jalan keluar. Rokhmin menilai digitalisasi pertanian, bioteknologi, dan kecerdasan buatan bisa membantu meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.
Meski begitu, teknologi tidak boleh berhenti sebagai jargon modernisasi. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Jika tidak, transformasi digital justru bisa memperlebar kesenjangan di sektor pangan.
Di sinilah pentingnya kebijakan yang berpihak. Teknologi memang dapat meningkatkan hasil, tetapi tanpa dukungan akses modal, pendampingan, dan perlindungan bagi pelaku utama pangan, perubahan yang terjadi bisa berjalan timpang.
Dampak Global dan Risiko ke Dalam Negeri
Rokhmin juga mengingatkan bahwa krisis pangan bisa memicu masalah yang jauh lebih luas dari sekadar kenaikan harga. Jika impor terganggu atau pasokan dunia tersendat, harga pupuk dan pangan dapat melambung. Ujungnya, masyarakat yang paling merasakan beban.
Dalam skala yang lebih besar, kondisi seperti ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik. Karena itu, ketahanan pangan perlu ditempatkan sebagai agenda strategis, bukan hanya program sektor pertanian semata.
Analisis sederhananya, negara yang terlalu bergantung pada pasar luar negeri akan lebih rentan saat terjadi krisis internasional. Sebaliknya, penguatan produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan distribusi yang adil dapat menjadi perisai menghadapi gejolak global.
Kesimpulan
Pesan utama dari isu ini cukup jelas: pangan adalah urusan strategis yang menyangkut masa depan bangsa. Dengan produksi yang diperkuat, akses yang lebih merata, serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran, Indonesia punya peluang memperkokoh ketahanan pangan di tengah dunia yang makin tidak pasti.
Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya soal cukup makan hari ini, tetapi juga soal menjaga kedaulatan dan ketahanan negara untuk jangka panjang.
FAQ
Mengapa ketahanan pangan dianggap penting?
Karena pangan menjadi dasar bagi kesehatan, produktivitas, dan stabilitas sosial serta politik sebuah negara.
Apakah Indonesia sudah swasembada pangan?
Untuk beras, produksi disebut surplus. Namun beberapa komoditas lain seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih bergantung pada impor.
Apa peran teknologi dalam ketahanan pangan?
Teknologi seperti digitalisasi pertanian, bioteknologi, dan kecerdasan buatan bisa membantu meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan.