Krisis Selat Hormuz Jadi Sinyal Kuat, Kendaraan Listrik Indonesia Harus Lebih Cepat Diperluas
Baca juga
- DPR Dorong Kendaraan Listrik Dipercepat, Ini Alasan di Balik Tekanan ke Subsidi BBM
- Libur Paskah 2026 di Bali, Pertamina Tambah 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg untuk Jaga Pasokan
- Begini Cara MPMX Menjaga Laba Rp462 Miliar saat Pasar Menantang
- Indonesia dan Korea Sepakati Industri Jasa Instalasi Lepas Pantai, Ini Dampaknya untuk Migas
- Ini Alasan Rupiah Diprediksi Tetap Melemah di Atas Rp17.000 Pekan Depan

Krisis Selat Hormuz Bisa Jadi Titik Balik Industri Otomotif Indonesia, Kendaraan Listrik Makin Mendesak Diperluas
Gejolak di Timur Tengah kembali mengirim sinyal keras ke Indonesia: ketergantungan pada minyak impor bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga persoalan ketahanan energi. Saat pasokan global terguncang dan harga minyak melonjak, dorongan untuk mempercepat kendaraan listrik pun makin terdengar nyaring. Di tengah situasi ini, industri otomotif dinilai tidak bisa lagi hanya menunggu pasar bergerak sendiri.
Presiden Prabowo Subianto disebut kembali mendorong adopsi kendaraan listrik secara masif. Menurut para pengamat, momentum ini seharusnya dimanfaatkan pelaku usaha otomotif untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia, bukan hanya bertumpu pada rantai pasok hulu seperti nikel dan baterai.
Krisis Energi Jadi Alarm untuk Indonesia
Penutupan Selat Hormuz atau gangguan pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah dapat memicu efek berantai terhadap pasokan minyak dunia. Dampaknya bisa terasa hingga ke negara-negara importir, termasuk Indonesia. Situasi ini menjadi pengingat bahwa impor BBM membuat ekonomi nasional rentan terhadap perubahan geopolitik dan fluktuasi harga global.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai kondisi ini harus dibaca sebagai momentum mempercepat transisi energi bersih, terutama di sektor transportasi. Menurutnya, ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia mudah terdampak krisis global seperti yang terjadi saat ini.
“Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Peran Industri Otomotif Dinilai Sangat Menentukan
Meski pemerintah terus mendorong ekosistem listrik, percepatan kendaraan listrik tidak akan berjalan optimal tanpa keberanian produsen otomotif untuk ikut memperbesar pasar. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menegaskan bahwa peran automaker sangat krusial untuk mendorong adopsi EV di Indonesia.
Ia juga menilai pemerintah perlu membantu menciptakan permintaan agar pasar kendaraan listrik tumbuh lebih cepat. Dengan langkah yang responsif, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan energi dari BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam konteks ini, kendaraan listrik bukan hanya soal teknologi baru, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Saat harga minyak dunia bergerak liar, listrik cenderung lebih stabil sehingga biaya operasional kendaraan listrik bisa lebih terprediksi.
Fokus Hulu Dinilai Belum Cukup
Selama ini, perhatian besar pemerintah dan industri otomotif disebut masih tertuju pada hilirisasi sektor hulu, terutama produksi nikel dan baterai. Namun, percepatan di sisi kendaraan sebagai produk akhir dinilai belum seimbang. Akibatnya, manfaat transisi energi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Andi menyoroti bahwa ekspansi tambang nikel yang masif juga membawa risiko lingkungan dan sosial, termasuk deforestasi, pencemaran, dan konflik di sejumlah wilayah seperti Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Karena itu, ia menilai transisi energi harus memberi manfaat langsung, bukan hanya memperbesar aktivitas di hulu.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat,” kata Andi.
Dampak Ekonomi dan Peluang ke Depan
Dwi Wulan menjelaskan, kendaraan listrik dapat memberikan efisiensi biaya 2-3 kali lebih murah per kilometer dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Keunggulan ini muncul karena harga listrik relatif lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Jika penggunaan EV meningkat, impor BBM berpotensi turun dan memberi dampak positif pada neraca perdagangan.
Selain itu, beban subsidi energi juga bisa ditekan. Saat ini, biaya subsidi energi disebut masih mencapai 20 persen dari APBN. Dalam jangka panjang, pengurangan impor BBM dan perluasan kendaraan listrik dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan fiskal.
Dwi juga mendorong elektrifikasi tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga transportasi publik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainnya. Menurutnya, langkah ini penting agar transisi energi tidak berhenti pada simbol perubahan, melainkan benar-benar membangun sistem transportasi yang efisien dan rendah karbon.
Kesimpulan
Krisis Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa ketahanan energi Indonesia masih rapuh jika terlalu bergantung pada BBM impor. Di sisi lain, kondisi ini membuka ruang bagi industri otomotif untuk lebih agresif mengembangkan kendaraan listrik. Jika didorong bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha, kendaraan listrik bisa menjadi solusi yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih hemat dan strategis bagi ekonomi nasional.
FAQ
Mengapa krisis Selat Hormuz berpengaruh ke Indonesia?
Karena gangguan di jalur minyak global bisa memicu lonjakan harga dan membuat pasokan energi dunia, termasuk BBM impor, ikut terdampak.
Apa kaitan krisis ini dengan kendaraan listrik?
Kondisi tersebut dianggap sebagai alasan kuat untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor melalui percepatan kendaraan listrik.
Mengapa industri otomotif diminta ikut berperan?
Karena percepatan pasar kendaraan listrik tidak akan optimal tanpa keterlibatan produsen otomotif dalam distribusi dan pengembangan pasar EV.